Setelah Tibanya Surat Pemetaan Wilayah Dari Pemda Dogiyai Ke Pemda Mimika, Maka DPRD Mimika Dan Lemasko Terus Mendesak Ke Pemda Mimika

Pemerintah daerah (Pemda) Dogiyai harus tahu tentang bagaimana cara untuk dipagari kekayaan alam yang  dimiliki oleh kabupaten dogiyai. Karena banyak orang yang masuk seperti babi liar melalui area - area kosong hingga kekayaan alam yang  dimiliki kabupaten dogiyai terus dicuri oleh masyarakat yang  notabenenya bukan masyarakat dogiyai.

               

Banyak emas, kayu dan kekayaan lainnya yang berhabis – habisan oleh daerah kekerabatan sampai terakhirnya pernah terjadi korban nyawa yang berstatusnya masyarakat dogiyai. Hal ini terjadi karena belum adanya penataan wilayah untuk melihat dimana tapal batas antara daerah saya dan daerah mereka.   

                     

Padahal wilayah dogiyai adalah penuh dengan kekayaan alam dan wilayahnya sangat luas. Masyarakat tidak mau merugikan kekayaan alam maka harapan masyarakat adat terhadap pemda dogiyai segera selesaikan tapal batas agar supaya kekayaan alam yang tersisa ini tidak dapat di ambil lagi oleh daerah – daerah tetangga.

Apabila Sumber daya alam (SDA) itu sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat dogiyai,  Pemda dogiyai melalui tata pemerintahan (Tapem) segera di selesaikan dalam waktu yang dekat, sebab sampai saat ini pemda mimika juga berusaha dan bekerja keras untuk dimekarkan daerah otonomi baru (DOB) dibagian pantai selatan mimika, tepatnya Dapak dengan ibukota kabupaten adalah Kapiraya.

“Di kutip dengan itu, Ketua Komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid mengatakan bahwa ada berapa kaupaten tetangga yang sudah mencaplok wilayah mimika untuk pemekaran kabupaten dan apabila salah satu distrik dari kabupaten tersebut masuk wilayah mimika, bagaimana nasib kabupaten tersebut. Sedangkan di lain sisi, persyaratan pembentukan satu kabupaten harus memiliki lima distrik. Untuk itu, Pemerintah kabupaten mimika segera tangani hal tersebut, sebab kabupaten Mimika mempunyai dua belas distrik. Cukup enam – enam distrik itu, apabila kita mekarkan satu kabupaten dari kabupaten mimika, tetapnya didaerah pencaplokkan oleh kabupaten dogiyai yaitu Kapiraya”.

Oleh karena itu, Pemerintah dogiyai harus berusaha dan bekerja keras untuk mengamankan dimana wilayah yang dirampas oleh kabupaten tetangga. Anda datang untuk mengantarkan surat yang berisi tentang pemetaan wilayah tapi dari situ DPRD kabupaten mimika mulai bergerak dan lebih berdesak ke pemda mimika untuk menghadirkan satu kabupaten dimana wilayah yang baku rampas antara mimika dan dogiyai.

Sementara wakil ketua III bidang kemitraan Lembaga masyarakat suku kamoro (Lemasko) Marianus Maknaipeku mengapresiasi inisiatif baik dari surat yang di kirim oleh kabupaten Dogiyai untuk kabupaten Mimika. Karena bupati mimika mulai dari Klemen sampai Eltinus tidak ada inisiatif untuk selesaikan masalah tapal batas ini.

Kata Marianus, Pemkab mimika harus proaktif untuk menyelesaikan pencaplokan wilayah dengan melibatkan masyarakat adat. Pasalnya, wilayah yang dicaplok tersebut merupakan milik masyarakat Kamoro. Jadi masalah pencaplokan tanah di Kapiraya itu pemerintah harus proaktif dan kami menegaskan bahwa membahas segala sesuatu harus dilibatkan masyarakat adat karena itu kami punya wilayah adat, tegasnya.

Masyarakat kamoro yang ada di kapiraya dan kekayaan alamnya korban berarti siapa yang akan rugi, Jelaslah kabupaten mimika diatas kesalahannya pemda mimika. Karena, sampai saat ini pemda mimika belum bersuara apapun tentang pemetaan wilayah serta pemda tak pernah survei dimana wilayah yang kini berada dalam perampasan dengan kabupaten tetangga, tutupnya.(Mardy)

Tanah Adat 13.36